FSP BUMN BERSATU

Suara-Karya, 9 April 2007

JAKARTA (Suara Karya): Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi perusahaan berkelas dunia hanya bisa dilakukan jika BUMN terlepas dari kepentingan politik.

Demikian dikemukakan Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayantara, menjawab pertanyaan di Jakarta, akhir pekan kemarin. Menurut dia, selama BUMN masih dalam cengkeraman kepentingan politik, baik itu dari partai maupun rezim yang berkuasa, maka transformasi tersebut tidak akan pernah tercapai. “Idealnya BUMN itu harus lepas dari segala kepentingan politik,” tuturnya.

Salah satu BUMN yang sedang giat melakukan transformasi saat ini adalah PT Pertamina (persero). Perusahaan pertambangan pelat merah ini terus berbenah untuk menuju perusahaan berkelas dunia. “Tapi justru saya melihat BUMN sektor energi ini menjadi tempat pertarungan paling sengit antara kekuatan politik. ini juga terjadi di BUMN sektor perbankan,” kata Satya.

Kentalnya tarik menarik kepentingan politik terhadap BUMN “gurih”, seperti BUMN sektor energi, perbankan, dan telekomunikasi itu, menurut dia, bisa dilihat dari terjadinya proses pergantian direksi yang kadang bernuansa politis dibanding kepentingan bisnis.

Dengan kondisi seperti ini, Satya pesimis BUMN akan mampu menjadi lembaga bisnis pemerintah yang bisa memberi keuntungan untuk bangsa dan negara. “Ini karena waktunya terkuras untuk mengurusi masalah-masalah bernuansa politik yang seharusnya bukan menjadi pekerjaan BUMN,” tegasnya.

Belum lagi, katanya, sikap DPR yang kadang-kadang memanggil para direksi BUMN tanpa melihat waktu. Bahkan, tak jarang anggota DPR menolak melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan BUMN jika direktur utama BUMN bersangkutan tidak hadir.

“Saya berharap, kondisi seperti ini bisa dihentikan. Suasananya sudah sangat memburuk dari waktu ke waktu. Coba kita bayangkan, berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang direktur BUMN untuk melakukan diskusi dengan DPR dibanding lamanya waktu direktur BUMN tersebut untuk melakukan aktivitas bisnis untuk memajukan perusahaannya?” ujar Satya.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Kementerian Negara BUMN yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan, pihaknya menerima banyak masukan dan pengaduan terkait kinerja Kementerian Negara BUMN yang tidak sesuai aturan main. Sebanyak 64 dari 158 pengangkatan direksi di BUMN terbengkalai dan mundur dari jadwal hingga satu tahun, sehingga mempengaruhi kinerja BUMN tersebut.

“Kalau melihat jumlahnya, itu tidak sedikit, dan itu berarti kurang ada perhatian dari menterinya. Sebelumnya tidak pernah terbengkalai seperti itu,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, perpanjangan jabatan direksi di BUMN banyak dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), melainkan melalui penunjukkan langsung. “Kalau otoritas RUPS pindah ke pribadi, itu subjektif sekali, dan itu tidak baik untuk BUMN tersebut,” ujarnya.

Selain keterlambatan pengangkatan direksi BUMN, Lili juga menambahkan, Kementerian Negara BUMN juga tidak memperhatikan rencana karier dalam pengangkatan direksi di BUMN. Dia mencontohkan, beberapa posisi penting diisi oleh para pensiunan dari beberapa bank dan mengenyampingkan karier dari para pegawai BUMN yang memiliki kompetensi. (Hanif Sobari/Andrian)

Suara-Karya, 9 April 2007

JAKARTA (Suara Karya): Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi perusahaan berkelas dunia hanya bisa dilakukan jika BUMN terlepas dari kepentingan politik.

Demikian dikemukakan Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayantara, menjawab pertanyaan di Jakarta, akhir pekan kemarin. Menurut dia, selama BUMN masih dalam cengkeraman kepentingan politik, baik itu dari partai maupun rezim yang berkuasa, maka transformasi tersebut tidak akan pernah tercapai. “Idealnya BUMN itu harus lepas dari segala kepentingan politik,” tuturnya.

Salah satu BUMN yang sedang giat melakukan transformasi saat ini adalah PT Pertamina (persero). Perusahaan pertambangan pelat merah ini terus berbenah untuk menuju perusahaan berkelas dunia. “Tapi justru saya melihat BUMN sektor energi ini menjadi tempat pertarungan paling sengit antara kekuatan politik. ini juga terjadi di BUMN sektor perbankan,” kata Satya.

Kentalnya tarik menarik kepentingan politik terhadap BUMN “gurih”, seperti BUMN sektor energi, perbankan, dan telekomunikasi itu, menurut dia, bisa dilihat dari terjadinya proses pergantian direksi yang kadang bernuansa politis dibanding kepentingan bisnis.

Dengan kondisi seperti ini, Satya pesimis BUMN akan mampu menjadi lembaga bisnis pemerintah yang bisa memberi keuntungan untuk bangsa dan negara. “Ini karena waktunya terkuras untuk mengurusi masalah-masalah bernuansa politik yang seharusnya bukan menjadi pekerjaan BUMN,” tegasnya.

Belum lagi, katanya, sikap DPR yang kadang-kadang memanggil para direksi BUMN tanpa melihat waktu. Bahkan, tak jarang anggota DPR menolak melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan BUMN jika direktur utama BUMN bersangkutan tidak hadir.

“Saya berharap, kondisi seperti ini bisa dihentikan. Suasananya sudah sangat memburuk dari waktu ke waktu. Coba kita bayangkan, berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang direktur BUMN untuk melakukan diskusi dengan DPR dibanding lamanya waktu direktur BUMN tersebut untuk melakukan aktivitas bisnis untuk memajukan perusahaannya?” ujar Satya.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Kementerian Negara BUMN yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan, pihaknya menerima banyak masukan dan pengaduan terkait kinerja Kementerian Negara BUMN yang tidak sesuai aturan main. Sebanyak 64 dari 158 pengangkatan direksi di BUMN terbengkalai dan mundur dari jadwal hingga satu tahun, sehingga mempengaruhi kinerja BUMN tersebut.

“Kalau melihat jumlahnya, itu tidak sedikit, dan itu berarti kurang ada perhatian dari menterinya. Sebelumnya tidak pernah terbengkalai seperti itu,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, perpanjangan jabatan direksi di BUMN banyak dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), melainkan melalui penunjukkan langsung. “Kalau otoritas RUPS pindah ke pribadi, itu subjektif sekali, dan itu tidak baik untuk BUMN tersebut,” ujarnya.

Selain keterlambatan pengangkatan direksi BUMN, Lili juga menambahkan, Kementerian Negara BUMN juga tidak memperhatikan rencana karier dalam pengangkatan direksi di BUMN. Dia mencontohkan, beberapa posisi penting diisi oleh para pensiunan dari beberapa bank dan mengenyampingkan karier dari para pegawai BUMN yang memiliki kompetensi. (Hanif Sobari/Andrian)

Trackback URI | Comments RSS