FSP BUMN BERSATU

1.Latar Belakang Kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perpanjangan tangan negara yang mengemban amanat konstitusi dalam mengelola usaha dan aset milik negara saat ini kian memprihatinkan. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan persaingan usaha telah ”membidik” BUMN-BUMN untuk segera dipangkas. PT.  Rukindo dan Pelindo I telah dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 2milyar atas tuduhan melakukan persaingan tidak sehat dalam tender pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Belawan. Padahal semua pihak hingga Derpartemen Perhubungan mengetahui hanya PT. Rukindo yang memiliki kemampuan pengerukan diwilayah tersebut. PT. Pelindo 2 pun pernah terkena sandungan KPPU dalam masalah terminal cargo. PT. Pos Indonesia pun telah bidik dalam permasalahan persaingan usaha. 

Selain itu KPPU juga tengah mengincar PT. Garuda Indonesia Airways dalam permasalahan haji. Perlindungan pasar Indonesia selama ini oleh Pemerintah untuk urusan haji akan membahayakan bagi kelangsungan PT. Garuda Indonesia Airways. Selain itu, bidikan KPPU terhadap Indosat dan Telkomsel telah membuat saham PT. TELKOM, Tbk. anjlok di pasar bursa, apalagi PT. Jamsostek yang menaungi uang pekerja memiliki saham bluechip pada perusahaan tersebut. Tak menutup kemungkinan akan menjalar kepada BUMN-BUMN lain. 

Semua hal diatas tentunya berimbas pula kepada masa depan pekerja di lingkungan BUMN. Oleh karena itu kami memiliki rencana untuk mengadakan rapat dalam rangka membahas sikap pekerja BUMN terhadap berbagai tindakan KPPU yang merugikan bagi masa depan BUMN dan para pekerjanya  

Meyikapi hal tersebut FSP BUMN Bersatu menghimbau kepada kaum pekerja BUMN untuk melakukan perlawanan besar besaran terhadap agenda agenda busuk yang dilakukan oleh KPPu dalam meliberlisasi ekonomi Indonesia .  

2.Kinerja KPPU yang meyebabkan Distorsi ekonomi yaitu diantaranya : 

1. Meyebabkan proses pendalaman pelabuhan Belawan terhambat karena di batalkannya Proyek pengerukan pelabuhan belawan yang di lakukan PT Rukindo dan Pelindo 1  , dengan terhambatnya proyek tersebut maka kapal kapal dengan tonage yang besar tidak bisa masuk pelabuhan belawan , sehingga proses ekspor impor di Sumatera utara terhambat dan meyebabkan pelambatan ekonomi .
2. Desakan KPPU agar Garuda Indonesia tidak menjadi pelaku tunggal angkutan haji Indonesia ada dugaan kuat ada kongkalikong antara anggota KPPU dengan airlines swasta agar airlines swasta dapat diberi ijin mengangkut Jemaah haji , sekilas terlihat ketidak mengertian KPPU mengenai sistim angkutan haji kenapa harus dilakukan flag carrier karena untuk mencegah penambahan kuota penerbangan dari Saudi airlines . karena Saudi airlines pasti akan minta jatah terbang haji jika ada , airlines cdi luar garuda mengangkut jemaah haji , penerbangan saudi airlines dalam hitungan cost angkutan ahaji pun sebenarnya mengalamai kerugiana tetapi mereka di subsidi oleh pemerintahnya . dan pemerintah arab saudi tidak mengambil keuntungan dari jasa angkutan hajinya tapi mengambil untung dari lamanya jemaah tinggal selama menjalankan ibadah haji
3. Pemaksaan pemeriksaan terhadap kasus Telekomunikasi yang melibatkan Temasek , STT , Singtel ahanya merupakan entry point dari segelintir anggota KPPU yang bermain mata dengan perusahaan Rusia untuk dapat membeli Telkomsel, karena  KPPU pasti akan menjatuhkan keputusan untuk memaksa STT menjual sahamnya di Indosat , dengan tuduhan Cross Ownership , dan pemerintah Indonesia punakan dikenakan Tuduhan cross Ownership dan akan dipaksa menjual habis sahamnya di Indosat atau menjual sahamnya di Telkomsel , yang semua ini sudah dipersiapkan pembelinya oleh para broker broker yang mengatasnamkan Nasionalisme dengan untuk kepentingan perusahaan Rusia .
4. Permbuktian adalah keterlibatan oknum anggota KPPU dalam kasus monopoli telekomunikasi  sangat terlihat  dengan menyikirkan benny pasaribu yang mempunyai pendapat sangat realistis mengeni tidak ditemukannya dugaan Cross ownership oleh Temasek , karena Temasek tidak mayoritas di telkomsel  maupun di Indosat ,
5. akibat kelakuan yang tidak mendasar dari KPPU untuk memaksakan pemeriksaan terhadap kasus monopoli telekomunikasi , harga saham anjlok dan mempengaruhi nilai IHSG

 

3.Petisi FSP BUMN Bersatu Kepada DPR dan President : 

1. Meminta DPR dan President untuk mengkocok ulang angouta KPPU karena banyak meyebabkan Distorsi ekonomi didaerah daerah terutama dalam kasus tender tender proyek yang sengaja di permaikan oleh KPPU
2. Meminta DPR untuk memanggil dan menginvestigasi Anggota KPPU yang sekarang dan mengantinya dengan dugaan keterlibatan nya dengan perusahaan Rusia  dalam kasus dugaan Monopoli Telekomunikasi
3. Meminta DPR dan President untuyk meyelamatkan nasib Pekerja BUMN akibat politisasi yang dilakukan oleh KPPU terhadap proyek proyek di BUMN yang meyebabkan terhambatnya kinerja BUMN

Trackback URI | Comments RSS